Sri Mulyani Buka Biaya Perubahan Iklim Rp 3.779 Triliun, Untuk Apa Saja?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan rincian biaya mitigasi perubahan iklim yang terus naik. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan biaya ini telah meningkat dari Rp 318 triliun berdasarkan perhitungan terbaru.

Semula, biayanya mencapai Rp 3.461,31 triliun untuk kebutuhan sampai 2030. Angka ini berdasarkan hitungan Second Biennial Update Report, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Itu sekitar seperlima dari PDB kita,” kata Sri Mulyani dalam acara Townhall Tempo yang bertajuk Orang Muda Bersama Sri Mulyani Indrawati. Acara ini ditayangkan di akun YouTube Tempodotco pada Selasa, 9 November 2021.

Co-Chair dari Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Perubahan Iklim 2021-2023 ini merinci kebutuhan dana tersebut. Hampir 95 persen yaitu Rp 3.307,2 triliun dari biaya mitigasi ini dipakai untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang disumbang dari sektor energi dan transportasi.

Barulah sisanya untuk kehutanan sebesar Rp 77,82 triliun, industrial processes and product use atau IPPU sebesar Rp 40,77 triliun, limbah Rp 30,34 triliun, dan terakhir pertanian Rp 5,18 triliun.

Lalu pada 2020, terbit lagi Roadmap Nationally Determined Contribution (NDC), KLHK. Dalam laporan tersebut, kebutuhan biaya pun naik jadi Rp 3.7778,63 triliun. Biaya untuk energi dan transportasi masih jadi yang terbesar yaitu Rp 3.500 triliun atau 92 persen.

Sementara, kenaikan biaya terbesar muncul untuk mengatasi sektor limbah yang menjadi Rp 181,4 triliun. Baru sisanya untuk kehutanan Rp 93,28 triliun, pertanian Rp 4,04 triliun, dan IPPU surut jadi hanya Rp 920 miliar.

Sri Mulyani menjelaskan kebutuhan sektor energi dan transportasi ini paling jumbo. Sebab, ada kebutuhan dana investasi yang besar untuk membangun energi bersih sebagai alternatif.

Di saat yang bersamaan, mengurangi sumber energi yang sudah terlanjut dibangun seperti pembangkit batu bara. “Disebutnya early retirement, tapi berarti itu ada konsekuensi keuangannya,” kata Sri Mulyani.