Keberpihakan Anies pada Buruh yang Nyata

Bakal capres tahun 2024 dari koalisi perubahan untuk persatuan, yakni Anies Baswedan dinilai memiliki kebijakan yang berpihak pada buruh. Keadaan ini dikatakan langsung oleh juru bicara relawan perubahan yang bernama Indra Kusumah.

Apakah Keberpihakan Anies Pada Buruh Nyata?

Menurut Indra Kusumah, semasa Anis Baswedan menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta, Anies telah membuat kebijakan yang berpihak pada buruh. Pandangan ini disampaikan langsung oleh Indra yang merespon dalam acara peringatan hari buruh tanggal 1 Mei 2023.

“Selain belum menerima undangan, tapi keberhasilan yang diciptakan Mas Anies kepada buruh memang sudah jelas. Salah satu kebijakan Anies adalah kebijakan penetapan UMP DKI Jakarta yang diputuskan tahun 2022 silam,” kata Indra.

“Kebijakan tersebut walau dikata melawan UU Cipta Kerja, bahkan menuai protes dari pengusaha dan sampai digugat oleh APINDO ke PTUN, Mas Anies tetap lebih memilih mementingkan asas-asas keadilan yang dimiliki para buruh,” tambahnya.

Pada saat itu, pemerintahan provinsi DKI Jakarta membalas gugatan dengan mengajukan banding untuk mempertahankan kebijakan yang telah diambil oleh gubernur. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Indra sebagai bentuk konsistensi Anis Baswedan dalam memberikan keadilan.

Di tengah ramainya kontroversi pengesahan undang-undang Cipta kerja yang dianggap tidak berpihak kepada buruh, Anies Baswedan membela guru dengan meningkatkan UMP. Anies Baswedan menilai bahwa pengupahan yang mengacu pada undang-undang Cipta kerja tidak cocok diterapkan di Jakarta, karena hanya naik sekitar 0,8% saja.

Anies Baswedan berhasil menaikkan lebih tinggi dari batas permintaan buruh, yakni dari 4,6 juta naik menjadi 4,9 juta dengan harapan bisa membantu daya beli masyarakat. Hal tersebut terbukti bahwa UMP Jakarta masih tertinggi di Indonesia, berbeda dengan kota-kota lainnya.

Anies juga pernah memastikan dirinya tidak pernah terlibat dalam diskusi pembahasan RUU Cipta kerja. Walau namanya masuk ke dalam salah satu tim satgas sebagai perwakilan dari asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia.

“Tak hanya sekedar dalam implementasi penetapan UMP Jakarta saja. Anies Baswedan pernah memastikan tidak pernah terlibat dalam undang-undang Cipta kerja ini,” pungkas Indra kemudian.